Sekadau, Senentang.id — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sekadau dari Fraksi Partai Demokrat, Jefray Raja Tugam, menghadiri acara peluncuran dan peresmian Aplikasi Madah Dewan DPRD Kabupaten Sekadau di Kantor DPRD Sekadau pada Jumat (24/11/2023). 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sekadau dari Fraksi Partai Demokrat, Jefray Raja Tugam. Foto:as
Peluncuran ini diselenggarakan oleh Wakil Bupati Sekadau, Subandrio, dan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Ketua DPRD Sekadau, Radius Effendy, Wakil Ketua II Zaenal, anggota DPRD lainnya, Forkopimda, Sekda Kabupaten Sekadau, Mohammad Isa, Sekretaris DPRD Nurhadi, para Kepala SKPD, dan para Camat.
Usai menghadiri peluncuran, Jefray Raja Tugam menyampaikan apresiasi dan menyambut baik peluncuran Aplikasi Madah Dewan Center DPRD Sekadau. Menurutnya, inovasi ini merupakan langkah positif bagi lembaga DPRD Sekadau dalam menyerap aspirasi masyarakat.
“Ini merupakan inovasi bagi lembaga DPRD Kabupaten Sekadau terutama dalam menyerap aspirasi dari masyarakat,” ungkap Jefray.
Menurut Jefray, Madah Dewan memiliki beberapa manfaat, antara lain membantu mewujudkan kinerja DPRD Sekadau yang lebih optimal dalam menyerap aspirasi masyarakat, meningkatkan kepercayaan terhadap kinerja DPRD yang responsif terhadap aspirasi dan aduan masyarakat, serta menggerakkan komunikasi politik DPRD terhadap masyarakat.
Dalam konteks kemajuan teknologi, Jefray mengungkapkan bahwa adanya aplikasi Madah Dewan Center mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi kepada anggota DPRD Sekadau.
"Tentu, kita dari DPRD akan memilah dulu mana aspirasi yang bisa kita tindaklanjuti atau tidak," ujarnya.
Lebih lanjut, Jefray menegaskan bahwa selain penggunaan aplikasi, masyarakat juga dapat datang langsung ke Madah Dewan Center di Kantor DPRD Sekadau untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Dengan peluncuran Aplikasi Madah Dewan Center, diharapkan interaksi antara DPRD Sekadau dan masyarakat dapat semakin efektif, memberikan solusi yang lebih cepat terhadap permasalahan, dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan.
