Sekadau, SN - Bertepatan dengan HUT ke-82 jemaat GKII Siloam Nyanggah, Desa Semadu, Kecamatan Belitang Hilir melakukan peletakkan batu pertam pembangunan gedung gereja GKII Siloam yang baru. Peletakkan batu pertama dilakukan oleh Wakil Bupati Sekadau, Subandrio. Selasa, (1 Agustus 2023)Peletakkan batu pertama pembangunan gedung gereja GKII Siloam oleh Wakil Bupati Sekadau, Subandrio. Foto:ni
Gembala Jemaat GKII Siloam, Ptd. Rusli menerangkan bahwa pembangunan gedung tersebut memerlukan biaya sebesar Rp 687.335.000. Anggaran bersumber dari penggalangan dana, swadaya masyarakat dan gotong-royong.
Rusli mengatakan, dusun Siloam jauh tertinggal, terutama jaringan internet maupun listrik dan infrastruktur jalan rusak. Jarak tempuh masuk kampung Nyanggah tambah dia, kurang lebih 2 kilometer dari pusat kecamatan.
"Kami disini benar-benar minta perhatian dari pemerintah daerah. Kami berharap pembangunan gereja ini bisa terealisasi dengan baik. Target kami memang pondasi dulu yang harus kami kerjakan kedepan," tutup Pdt. Rusli.
Wakil Supati Sekadau, Subandrio, dalam sambutannya mengatakan bahwa 82 tahun bukanlah usia yang muda lagi, tentu gereja ini juga telah menghadapi berbagai masalah dan tantangan.
Subandrio menyebutkan bahwa prioritas yang dibantu merupakan gereja yang baru dibangun. Ia menyebut, sekitar Rp 2,5 - 3 Miliar anggaran untuk membangun gereja kristen di Kabupaten Sekadau.
"Pemerintah daerah sumbang dana hibah senilai Rp 200.000.000 untuk pembangunan gedung GKII Siloam ini," terangnya.
Subandrio mengatakan, perkembangan dari segi pertumbuhan GKII Siloam makin tahun meningkat sehingga bisa berkembang hingga 500 jemaat," ujarnya.
Berkaitan dengan pembangunan lanjut dia, sarana ibadah sangat mendukung keimanan dan kenyamanan jemaat.
"Kepada panitia, pembangunan ini harus sesuai usulan.Jangan sampai di proposal menggunakan beton, lalu diubah kayu. Ini antisipasi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," pesannya.
"Terkait dengan akses infrastruktur ke Dusun Siloam, saat ini kita fokus ke jalan poros antar kecamatan hingga kabupaten. Soal penerangan, perlu koordinasi dengan perusahaan, PLN dan pemerintah," jelas Subandrio.
"Dalam 2 - 3 tahun ini pemerintah daerah masih utamakan bangunan fisik, sesuai program IP3K Bupati dan Wakil Bupati Sekadau," pungkasnya. (red)