Sintang, Kalbar (Senentang.id) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Heri Jambri, menyoroti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sintang yang hingga Mei belum dicairkan, Selasa (4/5/2021).
“Sudah lewat triwulan pertama, semester pertama mau habis, APBD kita ndak bergerak,” ucapnya.
Padahal menurutnya, APBD itu bisa dimanfaatkan untuk
kesejahteraan masyarakat.
Ia pun mempertanyakan alasan terjadinya kemacetan pencairan APBD tersebut.
“Apakah memang transfer dari pusat tidak sampai ke daerah, atau daerah yang mengendapkan uangnya ini? Ini akan menjadi prioritas perhatian kita,” ucap politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu.
Ia menduga anggaran tertahan di pemerintah daerah dengan
alasan Covid-19. “Menahan uang rakyat, dengan judul Covid. Jangan pula Covid
ini jadi kambing hitam, dalam suatu kejahatan bernegara,” ujarnya.
Menurutnya, menahan dana APBD dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan kejahatan besar. Macetnya APBD, menurutnya, juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Coba salurkan saja dana itu. Kegiatan yang membantu langsung pada masyarakat, sehingga ada penghasilan,” ucapnya.
Ia menuding bahwa pihak yang dapat menikmati APBD itu kini hanya pegawai negeri dan pejabat. Padahal, menurutnya, APBD itu bisa dikelola secara efektif untuk pembangunan sosial dan kegiatan masyarakat.
“Yang menikmati hanya pegawai negeri, hanya penjabat. Ini kita bisa bayangkan APBD ini ada sekian triliun rupiah. Di situ ada yang peruntukannya untuk sosial, kegiatan masyarakat,” jelasnya.
Saat ini, kata Heri, ketakutan masyarakat akan perekonomiannya lebih dominan dari pada ketakutan terhadap Covid-19. “Sekarang orang tidak takut dengan covid. Sekarang orang takut kelaparan. Kalau pemerintah tidak jeli menjalankan dana dengan benar, akan terjadi masalah sosial. Karena pembangunan sudah mestinya berjalan. Apalagi banyak kondisi infrastruktur kita yang masih butuh perhatian serius,.” pungkasnya.
