Sintang, Kalbar (Senentang.id) - Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sintang Abdul Syufriadi mengungkapkan sejumlah cara untuk meningkatkan pendapatan pajak atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sintang tahun 2021. Salah satunya, dengan memberikan reward bagi yang sudah disiplin membayar pajak.
“Kami juga akan membuat imbauan agar masyarakat mau dan tepat waktu membayar pajak. Kami sudah bekerjasama dengan Bank Kalbar dan PT Pos Indonesia untuk memudahkan masyarakat membayar pajak,” katanya, Selasa (23/3/2021)
Selain itu, Bapenda akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Melakukan pendataan dan pendaftaran wajib pajak, pengawasan dan penegakan hukum bagi wajib pajak.
“Kami akan memasang plang bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak. Kami akan menetapkan ulang besaran pajak. kami akan bekerjasama dengan PPAT yang ada di Kabupaten Sintang,” terang Abdul Syufriadi
Ditegasnya, pembayaran pajak juga akan kita dorong agar
harus dilakukan secara online atau non tunai. Pihaknya juga akan bekerjasama
dengan provider telekomunikasi, nanti akan ada SMS ke handphone wajib pajak
untuk mengingatkan.
“Kami juga berencana mengenakan pajak air tanah ke depannya dan usaha yang belum dikenakan pajak seperti usaha catering dan kos-kosan. Kami juga akan melakukan operasi gabungan nanti,” terang Abdul Syufriadi
Yang tak kalah penting, birokrasi pengurusan BPHTB juga akan dipangkas. Tariff rendah dan verifikasinya juga mudah. “Bagi saya lebih baik pajak rendah tetapi orang banyak yang mau bayar pajak. Kami juga akan pasang billboard yang banyak,” terang Abdul Syufriadi.
Berkaitan dengan kendala, sambung dia, Bapenda mengalami masalah internal terkait sumber daya aparatur. Juru sita dan pemeriksa pajak tidak ada. Mobil pelyanan seperti Samsat keliling juga beum ada.
“SOTK kami juga belum menyentuh upaya pengelolaan pendapatan daerah. Belum terintegrasinya antara penetapan dan penagihan. Aplikasi juga belum memadai,” terang Abdul Syufriadi
Untuk faktor eksternal juga ada seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. “Sering staf kami menagih ke lapangan, harus memiliki mental yang kuat. Masuk ke warung, staf saya tidak disuruh duduk, dan kurang diterima. Koordinasi juga masih kurang antar OPD,” katanya.
